Tinjauan Sosiohistoris atas Stigma Sosial Kaum Jawara

110
0
Bagikan:
Model: Romly Revolvere | Foto: Aditya Subekti

Dalam percakapan sehari-hari, orang-orang Banten—yang kerap disebut juga urang Kulon (“orang Barat”)—dikenal oleh masyarakat di luar Banten sebagai terdiri dari dua kelompok sosial: kiai dan jawara. Mereka yang menunjukkan kecenderungan religius, biasanya, langsung diasosiasikan dengan kelompok kiai (kiai, ustad, atau santri), sedangkan mereka yang menunjukkan kecenderungan menguasai seni bela diri atau keberanian langsung diasosiasikan dengan kelompok jawara.

Pemilahan masyarakat Banten ke dalam dua kelompok sosial itu jelas merupakan oversimplifikasi—sebuah dikotomi yang sama tidak proporsionalnya dengan trikotomi santri, abangan, dan priyayi yang dilakukan Clifford Geertz atas masyarakat Jawa.[1] Namun, dalam konteks interaksi sosial sehari-hari, dilihat dari kecenderungan masing-masing kelompok itu dalam hubungan dengan masyarakatnya, pemilahan masyarakat Banten ke dalam dua kaum atau kelompok masyarakat itulah yang paling sering ditemukan di lapangan. Tentu saja, terdapat banyak kelompok masyarakat di luar pemilahan tersebut. Untuk mudahnya, bisa saja diajukan trikotomi kelompok sosial: kiai, jawara, dan bukan-kiai-atau-jawara.

Kaum Jawara

Dalam tinjauan ini, istilah kaum yang digunakan di sini disetarakan dengan istilah subkultur. Sebuah subkultur, bukanlah sekadar sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu, melainkan juga kelompok yang memiliki simbol, makna, dan pengetahuan tersendiri. Mereka memiliki sistem norma, nilai, kepentingan, dan perilaku tersendiri yang membedakan mereka dari kelompok atau kesatuan masyarakat lainnya atau dari kelompok masyarakat yang lebih besar tempat mereka ikut berpartisipasi di dalamnya.[2]  

Akan halnya kata jawara yang digunakan untuk menyebut kaum yang sedang coba ditinjau ini, tentunya, kata itu merupakan sebuah kata generik yang tidak secara langsung merujuk kepada peran sosial seseorang secara spesifik. Ia lebih berupa kata benda abstrak dalam pengertian “satu kelompok masyarakat yang menunjukkan kecenderungan atau ciri-ciri kejawaraan.”

Kata jawara digunakan dalam dua makna: detonatif referensial dan konotatif derogatif. Sebagai istilah detonatif referensial, kata jawara digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang memiliki “ciri-ciri kejawaraan.”

Dalam praktiknya, kata jawara digunakan dalam dua makna: denotatif referensial dan konotatif derogatif. Sebagai istilah denotatif referensial, kata jawara digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang memiliki “ciri-ciri kejawaraan,” seperti menguasai beladiri (silat), memiliki kekuatan fisik (kebal senjata tajam dan peluru), dan kesaktian (memukul atau melukai dari jarak jauh). Sebagai istilah konotatif derogatif, kata jawara digunakan untuk menyebut orang-orang yang berperilaku sombong, besar mulut, kurang taat beribadah, atau melakukan tindakan-tindakan yang mengandalkan kekerasan, seperti ancaman, pemerasan, atau nekat menentang bahaya. Dalam makna derogatif inilah muncul istilah jawara maling (jagoan maling), jawara gulet (jagoan berkelahi), dan jawara wadon (jagoan “main” perempuan).

Dua makna ini, tampaknya, sejalan dengan pendapat yang membagi kaum jawara menjadi dua golongan. Golongan pertama disebut jawara ulama, yaitu kaum jawara yang memegang teguh ilmu agama dan tekun menjalankan ibadah. Golongan kedua disebut jawara hideung, yaitu kaum jawara yang menggunakan elmu hideung (ilmu hitam) yang diperoleh dengan cara-cara yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam—misalnya, dengan merapalkan jangjawokan.[3] Elmu hideung itu biasa juga disebut elmu rawayan.[4]

Kemunculan Istilah Jawara

Belum ada catatan historiografi mengenai kapan munculnya istilah jawara di masyarakat Banten. Penelusuran proses kemunculan istilah jawara baru terbatas pada sejarah tutur yang bersifat stamboom (cerita turun-temurun)—bukan geschiedenis (sejarah)—sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara akademis.[5a]

Berdasarkan stamboom yang ada, dapat dipastikan bahwa daerah Banten adalah tempat lahirnya istilah jawara, di antaranya, karena jawara adalah identitas masyarakat Banten yang paling unik. Dari sanalah istilah itu kemudian menyebar ke beberapa daerah di sekitarnya, termasuk Betawi, Bekasi, Pantura, Bogor, dan Priangan—konon, bersamaan dengan berlangsungnya proyek pembangunan Jalan Raya Pos Daendels.[6]

Dari berbagai berita sosiohistoris tentang masyarakat Banten, ditemukan sedikitnya lima penafsiran tentang kemunculan istilah jawara di Banten.[5b] Pertama, istilah ini muncul ketika Kerajaan Sunda menggunakan sekelompok masyarakat sebagai perantara atau penghubung antara rakyat dan rajanya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kewenangan tidak hanya melayani raja dan rakyatnya, melainkan juga membela dan melindungi rakyat. Mereka memiliki kekhasan dalam berpakaian dan gaya hidup, pandai pencak silat, dan memiliki ilmu kadugalan (kesaktian) yang kemudian menjadi karakteristik mereka. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai jawara.

Kedua, ketika Sultan Hasanuddin menghadapi pasukan Pajajaran, beliau membentuk satu pasukan khusus yang dipimpin Maulana Yusuf. Anggota pasukan ini adalah orang-orang yang memiliki keunggulan secara lahir dan batin, militan, mampu menyusup ke pusat pemerintahan Pajajaran di Pakuan, dan mampu menghancurkan pasukan lawan secara cepat. Pasukan khusus tanpa identitas itu diberi nama Tambuhsangkane dan bergerak tidak mengatasnamakan Kesultanan Banten. Dari pasukan inilah kemudian lahir kaum jawara.

Ketiga, menurut F.G. Putman Cranner, Residen Banten periode 1925-1931, istilah jawara dimulai dengan dibentuknya perkumpulan Orok Lanjang oleh para pemuda di Distrik Menes, Pandeglang. Nama Orok Lanjang secara harfiah berarti “bayi yang menjelang dewasa”. Perkumpulan kampung ini, pada mulanya, dibentuk untuk meningkatkan hubungan kekerabatan dalam satu lingkungan, memberikan pertolongan dan pelayanan dalam segala kegiatan, termasuk membantu masyarakat dalam penyelenggaraan pesta atau acara-acara kampung. Lambat laun, tugas yang diserahkan masyarakat kepada kelompok pemuda ini berubah menjadi hak yang harus dipenuhi. Apabila mereka tidak diundang atau tidak dijadikan petugas penyelenggara, mereka akan mengacau atau bahkan menggagalkan jalannya acara. Mereka menjadi organisasi yang menakutkan sekaligus dibenci masyarakat—sampai-sampai, aparat pun tidak dapat bertindak tegas kepada mereka. Pada perkembangannya, kelompok ini berkembang menjadi organisasi tukang pukul yang dikenal dengan sebutan jawara.

Keempat, sebagaimana yang diungkapkan R.M. Taufik Djajadiningrat dalam karyanya, Sejarah dan Silsilah Ringkas Para Sinuhun Kesultanan Banten, istilah jawara muncul pada masa pembangunan Jalan Raya Pos Daendels (1808-1811) antara Anyer dan Panarukan. Pembangunan jalan yang merugikan rakyat ini memicu timbulnya pemberontakan di kalangan para pendekar persilatan—yang dikenal dengan peristiwa Perang Pertama. Dari peristiwa pemberontakan ini, muncullah julukan jawara bagi para pemberontak tersebut.

Kelima, sebagaimana disampaikan oleh Nina H. Lubis dalam karyanya, Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara, istilah jawara muncul sebagai sebutan bagi salah satu kelompok santri pendukung kiai. Penafsiran kelima ini diuraikan pada bagian berikut.

Pasukan Pendukung Kiai

Setelah Kesultanan Banten ditaklukkan dan dimasukkan—bersama Lampung—sebagai daerah jajahan Pemerintah Hindia Belanda oleh Daendels pada 1808, dalam perlawanan rakyat terhadap eksploitasi kolonial di abad ke-19, para kiai dan jawara merupakan elit sosial pemimpin rakyat. Para kiai, dalam hal ini, memegang peranan sebagai poros. Berbagai gerakan rakyat yang muncul sebagai aksi perlawanan berpusar di sekitar figur seorang kiai sebagai pemimpin informal yang digugu dan ditiru berdasarkan karismanya.

Bagi masyarakat yang sangat kental diwarnai nuansa keberagamaan, posisi dan peran yang ditempati para kiai tentu sangat besar dalam kehidupan mereka. Kehidupan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kesakralan—sehingga ketertiban sosial dipandang sebagai berhubungan langsung dengan religiositas pemimpinnya—akan menempatkan orang-orang yang mereka yakini memiliki pengetahuan keagamaan dan kesalehan yang tinggi sebagai pemimpin mereka. Religiositas dan penghormatan masyarakat Banten terhadap para kiai adalah hal yang wajar saja, mengingat bahwa, pertama-tama, Kesultanan Banten sendiri dimulai sebagai usaha penyebaran Islam oleh seorang wali, Sunan Gunung Jati. Upayanya diteruskan putranya, Sultan Hasanuddin, seorang pendakwah sukses yang berhasil mengislamkan masyarakat Banten yang ketika itu masih menganut agama Hindu. Sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa, dalam birokrasi kesultanan, ulama mempunyai kedudukan tinggi yang tercermin pada adanya jabatan kadhi (hakim agung)—dikenal juga sebagai Faqih Najmuddin—yang selalu menjadi Wali Sultan, bahkan bisa juga menjadi panglima perang.[7]

Yang kedua adalah para santri yang mempunyai kecenderungan dan kemampuan yang berkaitan dengan ilmu kanuragan(kadigdayan). Mereka inilah yang kemudian berkembang menjadi kaum jawara.

Para kiai itu, pada umumnya, diikuti dua kelompok santri yang berkembang sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan mereka. Yang pertama adalah para santri yang mempunyai kecenderungan dan kemampuan di bidang ilmu agama. Mereka inilah yang kelak bisa menjadi ulama seperti gurunya. Yang kedua adalah para santri yang mempunyai kecenderungan dan kemampuan yang berkaitan dengan ilmu kanuragan (kadigjayan). Mereka inilah yang kemudian berkembang menjadi kaum jawara. Kedua kelompok santri itu juga dibekali dengan berbagai “ilmu hikmah” (ilmu kebatinan). Namun, ilmu hikmah yang diterima santri jawara porsinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan santri ulama.[8] Tampaknya, berdasarkan fakta bahwa kaum jawara, pada mulanya, adalah para santri yang mendukung kiai, muncullah ungkapan bahwa “juwara iku tentrane kiai” (‘jawara itu tentara kiai’).

Perlawanan rakyat yang dimotori para kiai itu mewujud sebagai gejolak gerakan sosial di berbagai wilayah di Banten. Di antara gejolak itu adalah perlawanan “Bajo Laut” yang menentang kerja paksa dan pembangunan pelabuhan di Ujung Kulon (1808 dan 1809); perlawanan Pasir Peuteuy, Pandeglang (1810); perlawanan Mas Jakarta (1811); perlawanan Mas Bangsa, Pangeran Sane, dan Nuriman—dikenal sebagai Pangeran Kanoman—yang mengepung keraton Sultan di Pandeglang (1815); perlawanan Haji Tassin, Moba, Mas Haji, dan Mas Rakka di Banten Selatan yang berhasil membunuh beberapa pamongpraja di Lebak (1818 dan 1819); perlawanan Mas Raye, Tumenggung Muhammad dari Menes, dan Mas Aria (1820,1822,1825, dan 1827); perlawanan Nyai Gumparo atau Nyai Gamparan di Balaraja (1836); perlawanan Mas Jabeng—putra Mas Jakarta—bersama Ratu Bagus Ali dan Pangeran Kadli (1839); perlawanan sanak-saudara Mas Jakarta di Cikandi Udik (1845); perlawanan Haji Wakhia di Gudang Batu (1850); “Peristiwa Usup “(1851), “Peristiwa Pungut” (1862), “Kasus Kolelet” (1866), “Kasus Jayakusuma” (1868), perlawanan petani Ciomas (1886); dan perlawanan petani Cilegon (1888).[9]

“Bandit Sosial”: Awal Stigma atas Kaum Jawara

Hingga setelah ditaklukkan dan dimasukkannya Kesultanan Banten sebagai daerah jajahan Pemerintah Hindia Belanda oleh Daendels pada 1808—sebagaimana telah disinggung di atas—kiai dan jawara masih merupakan elit sosial pemimpin rakyat. Kaum jawara—yang notabene adalah para santri juga—mendukung para kiai yang secara radikal mengobarkan perlawanan rakyat terhadap kolonial dan pamong prajanya. Namun, situasi politik menjadi semakin kacau dan seluruh tatanan sosial terancam hancur. Dalam perlawanan yang bersifat terbuka bagi siapa saja dan situasi yang demikian rentan, tak dapat dihindari munculnya berbagai pihak yang “memancing di air keruh”. Karena itu, kemudian muncullah berbagai tindakan di luar hukum, seperti pencurian, perampokan, pembegalan, pemerasan, dan lainnya. Tidak jarang, di antara mereka ada orang-orang yang tergolong berpunya atau kelompok bangsawan lama yang kehilangan haknya atas tanah dan miliknya, lalu memanfaatkan situasi dengan menempuh jalur di luar hukum untuk mengambil kembali propertinya. Dalam situasi yang demikian itu, seringkali mereka terpaksa bekerja sama dengan bandit-bandit atau perampok-perampok sesungguhnya sampai akhirnya, pada tahun 1880-an, yang muncul adalah perampok dan bandit saja, yang melakukan penggarongan dan tindak kriminal lainnya tanpa pilih bulu.[10]

Kondisi ini segera dimanfaatkan para pejabat kolonial ketika itu untuk mendiskreditkan para pejuang sesungguhnya dengan memberi label “bandit sosial” kepada kaum santri jawara. Mereka memprovokasi masyarakat untuk menganggap para jawara sebagai pembuat onar, pengacau, dan perampok. Dengan pelabelan itu, pemerintah kolonial mendapatkan justifikasi untuk menganggap berbagai perlawanan dalam bentuk gerakan sosial yang bermaksud melawan penjajahan asing itu sebagai onlusten (keonaran), ongeregeldheden (pemberontakan), complot (komplotan), woelingen (kekacauan), onrust (ketidakamanan).[11]

Pelabelan inilah yang kemudian berkembang menjadi stigma sosial atas nilai-nilai, keyakinan, peran, dan simbol-simbol kaum jawara. Sejak itu, istilah jawara yang berkembang di masyarakat menjadi bercitra negatif, berkebalikan dengan citra awalnya sebagai pejuang sosial. Istilah jawara kemudian menjadi sebutan bagi sebuah subkultur kekerasan dan kesombongan di dalam masyarakat Banten. Dari stigma inilah muncul berbagai akronim derogatif bagi istilah jawara, seperti jalma wani rampog (‘orang yang berani merampok’), atau jalma wani rahul (‘orang yang berani menipu/berbohong’), atau jago wadon lan rahul (‘orang yang suka mempermainkan wanita sekaligus pembohong’).

Citra negatif atas para jawara itu menjadi semakin parah ketika, pada masa kemudian, sebagian kaum jawara mengambil peran sebagai centeng bagi orang-orang kaya. Sesuai dengan ciri subkulturnya, mereka pun menjalankan peran itu dengan kekerasan, arogansi, dan kesewenang-wenangan. Korban keberpihakan kaum jawara kepada orang-orang kaya yang diabdinya adalah masyarakat lapisan kelas sosial-ekonomi kurang mampu—yang justru merupakan lapisan paling besar dalam strata sosial mana pun. Peran dan perilaku kaum jawara itu, pada gilirannya, semakin menimbulkan antipati masyarakat umum terhadap kaum jawara— antipati yang, di antaranya, muncul dalam berbagai bentuk ungkapan yang merendahkan dan melecehkan, seperti akronim-akronim derogatif di atas.

Berpisahnya Kaum Kiai dari Kaum Jawara

Sesuai dengan taksonominya, sebuah subkultur berada dalam relasi dengan kebudayaan dan sistem sosial yang lebih besar. Relasi tersebut bisa dianggap biasa-biasa saja, bisa dianggap positif, bisa juga dianggap negatif karena dipahami secara menyimpang. Pada saat yang sama, sifat relasi tersebut sangat mempengaruhi, bahkan menentukan, status sebuah subkultur. Relasi negatif yang muncul jika terdapat kecurigaan, ketidakpercayaan, dan ketidakjelasan atau ketidaksukaan terhadap sebuah subkultur bisa menimbulkan antipati—bahkan penolakan—masyarakat mayoritas dan dominan terhadap subkultur tertentu. Relasi yang negatif itu, pada gilirannya, alih-alih menarik kembali subkultur yang dianggap menyimpang itu, justru akan menggerakkan mereka yang menjadi korban antipati atau penolakan tersebut untuk berperilaku dan berpikir sebagaimana yang dituduhkan masyarakat dominan. Akibatnya, mereka yang “dituduh” itu justru akan berupaya untuk semakin banyak mengambil sumber-sumber mereka sendiri dengan mengangkat nilai-nilai, keyakinan, peran, dan sistem status milik mereka sendiri.[12]

Ketika sebuah subkultur telah mengembangkan norma dan etika tersendiri yang disepakati oleh seluruh atau mayoritas anggota subkultur tersebut, subkultur lain yang berada pada relasi antagonis atau tidak sejalan dengannya, bisa jadi, akan dengan sengaja menjaga jarak. Penjagaan jarak ini, kemudian, akan mengakibatkan pemisahan sosial sehingga muncullah diferensiasi kultural berupa kultur dominan dan subkultur. Sikap menjaga jarak inilah yang diambil subkultur kiai terhadap subkultur jawara ketika subkultur jawara telah mengembangkan sistem nilai, bahasa, penampilan, dan simbol-simbol mereka yang khas yang—dalam banyak hal—berkebalikan dengan yang dipegang kaum kiai. Dengan demikian, apa yang mulanya merupakan satu subkultur (kiai) kemudian terbelah menjadi dua subkultur (kiai/santri dan jawara). Kiai/santri tetap bertahan sebagai representasi subkultur kesalehan dan keberilmuan, sedangkan subkultur jawara “menyimpang” menjadi subkultur kekerasan dan kesombongan.

Namun, pemisahan subkultur kiai dan jawara ini bukanlah pemisahan sempurna karena masih ada individu-individu yang bisa berada di dalam kedua subkultur tersebut. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di perbatasan kedua subkultur tersebut, tetapi masing-masing kakinya menginjak wilayah subkultur yang berbeda. Pada ranah inilah bisa ditemukan adanya seorang “jawara ulama” (jawara yang mendalami ilmu agama) dan seorang “ulama jawara” (ulama yang mendalami ilmu kedigdayaan). Kelompok ini, sepertinya, berusaha melebur garis tajam di antara kedua subkultur itu agar menjadi gradasi yang lebih lembut dan saling meresap.

Meskipun demikian, citra negatif kaum jawara yang mulanya merupakan pelabelan pemerintah kolonial Belanda itu tetap bertahan. Tampaknya, amat sulit mengembalikan citra jawara sebagaimana ketika kaum ini masih merupakan “khodim kiai” (pelayan kiai), yaitu ketika mereka masih merupakan bagian dari kaum santri—dengan kecenderungan pendalaman ilmu yang berbeda dari para santri pada umumnya. Kini, pergeseran makna istilah jawara dengan stigmanya itu, kelihatannya, telah menjadi permanen.

Jawara di Zaman Modern

Seiring waktu, kaum jawara—yang merasa citranya terjebak dalam stigma masyarakat yang diciptakan pemerintah kolonial Belanda—berusaha meng-counter citra negatif itu dengan membuat akronim-akronim baru bagi istilah jawara, seperti jagoan nu wani ramah (jagoan yang berani ramah). Sayangnya, sekalipun kaum jawara telah berusaha untuk memperbaiki peran sosial mereka, sebagian besarnya tetap terjebak ke dalam pembentukan-pembentukan organisasi-organisasi yang gagal mengundang simpati. Perilaku kejawaraan, sebagaimana tercitrakan dalam stigma yang sudah melekat, tak kunjung bisa mereka tanggalkan.

Dalam konteks modern, ternyata kaum jawara banyak yang bertahan dalam peran sosial mereka dahulu. Peran-peran tradisional sebagai jaro (pemimpin desa), guru silat, guru ilmu kebatinan, pemain debus, atau “tentara wakaf” (centeng) masih merupakan peran-peran sosial yang diambil dan digeluti sebagian besar kaum jawara. Sebagian kecilnya, memang ada juga yang berkiprah di wilayah lain, seperti menjadi pedagang, sopir, peternak, atau masuk ke wilayah kepemerintahan. Namun, bahkan sebagai pegawai kepemerintahan pun mentalitas kejawaraan mereka tetap bertahan.

Tokoh jawara modern yang cukup spektakuler adalah H. Tb. Chasan Sochib yang berhasil mendudukkan putrinya, Ratu Atut Chosiyah, sebagai Wakil Gubernur Provinsi Banten (2005–2007), kemudian Gubernur Provinsi Banten (2007–2014). Terlepas dari berbagai isu tentang bagaimana caranya dia bisa menaikkan putrinya ke posisi orang nomor satu di Provinsi Banten, Chasan Sochib memang lebih dikenal sebagai jawara—lengkap dengan segala karakteristik kejawaraannya. Bahkan, Okamoto Masaaki mengutip pernyataan Chasan Sochib sendiri yang mengaku, “Saya adalah Gubernur Jenderal Provinsi Banten”.[13] [AD]


Format PDF: Tinjauan Sosiohistoris atas Stigma Sosial Kaum Jawara


[1]     Kritik atas trikotomi Geertz diajukan, di antaranya, oleh Azyumardi Azra, Harsya W. Bakhtiar, dan Parsudi Suparlan. Lihat Azyumardi Azra, “Islam Observed dan Santri,” Republika, 23 November 2006.

[2]     Lihat John Madge, The Origins of Scientific Sociology (New York: The Free Press, 1968): 210.

[3]     Mantra magis pra-Islam atau sinkretisme pra-Islam dan Islam yang menggunakan bahasa Sunda, Jawa, atau gabungan antara bahasa Sunda/Jawa dan Arab.

[4]     Sunatra, “Intergrasi dan Konflik: Kedudukan Politik Ulama Jawara dalam Budaya Politik Lokal,” Disertasi (Bandung: Unpad, 1997): 83, dalam Nina H. Lubis, Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara (Jakarta: LP3ES, 2003). Edisi digital diunduh dari abdeeulyaniarchive.blogspot.in pada 13 April 2012.

[5a] [5b] “Sejarah Jawara Banten,” http://silatindonesia.com (diakses pada 29 Februari 2016).

[6]     RM. Taufik Djajadiningrat, Sejarah dan Silsilah Ringkas Para Sinuhun Kesultanan Banten (Jakarta: n.d., 1995): 121-122.

[7]     Halwany Michrob & A. Mudjahid Chudari, Catatan Masa Lalu Banten (Serang: Penerbit Saudara, 1993): 184.

[8]     Nina H. Lubis, op. cit.

[9]     Michrob & Chudari, op. cit., 187–193 dan Nina H. Lubis, op. cit.

[10]    Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta: Pustaka Jaya): 164.

[11]    Sunatra, op. cit., 180-181.

[12]    James F. Short, “Subculture” dalam Adam Kuper & Jessica Kuper (eds.), The Social Science Encyclopedia (New York: The Macmillan Company and Free Pres, 1972): 1069. Dikutip dalam Agus Fahri Husein (ed.), Tasbih dan Golok: Kedudukan, Peran, dan Jaringan Kiai dan Jawara di Banten (Serang: Biro Humas Setda Provinsi Banten, 2005): xii.

[13]    Okamoto Masaaki, “The Governor General of Banten Province,” The Journal of IIAS (International Institute for Asian Studies), 34 (2004): 23.


Bagikan:

Tulis Komentar